Mulai 2027, pemerintah berencana menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji bruto maksimal Rp10 juta per bulan. Melalui insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pajak yang biasanya mengurangi penghasilan karyawan akan ditanggung negara sehingga pekerja yang memenuhi syarat berpotensi menerima gaji bersih lebih besar.

Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 2027 yang diproyeksikan menjangkau sekitar 7,54 juta pekerja sektor formal di berbagai industri.

Namun, apakah semua karyawan bergaji di bawah Rp10 juta otomatis mendapatkan fasilitas ini? Dan bagaimana perusahaan harus menerapkannya?

Apa Itu PPh 21 Ditanggung Pemerintah pada 2027?

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima seseorang dari pekerjaan, seperti gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya.

Dalam kondisi normal, perusahaan menghitung dan memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan, kemudian menyetorkannya kepada negara.

Melalui skema PPh 21 DTP, pajak tersebut tetap dihitung, tetapi bebannya ditanggung pemerintah. Dengan demikian, karyawan yang memenuhi ketentuan dapat menerima tambahan penghasilan sebesar pajak yang mendapatkan fasilitas.

Kebijakan ini bukan berarti PPh 21 dihapuskan. Pemerintah hanya mengambil alih beban pajak untuk kelompok pekerja tertentu selama periode insentif berlangsung.

Berdasarkan rencana yang diumumkan pemerintah, fasilitas tersebut akan diberikan sepanjang Januari hingga Desember 2027. Namun, ketentuan pelaksanaannya masih menunggu regulasi resmi.

Baca Juga: Transaksi Digital yang Berpotensi Dikenakan Pajak

Siapa Saja yang Bisa Mendapatkan PPh 21 DTP 2027?

Pemerintah menargetkan sekitar 7,54 juta pekerja sektor formal dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.

Menariknya, cakupan insentif ini direncanakan lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2026, fasilitas PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja di sektor tertentu, termasuk industri padat karya dan pariwisata. Mulai 2027, pemerintah berencana memperluasnya ke seluruh sektor usaha.

Artinya, pekerja di bidang perdagangan, teknologi, jasa profesional, hingga industri lainnya berpotensi memperoleh fasilitas serupa.

Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Batas penghasilan: Pemerintah menargetkan pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.

• Status pekerjaan: Sasaran kebijakan yang diumumkan adalah pekerja sektor formal.

• Persyaratan administrasi: Ketentuan mengenai data perpajakan karyawan dan pemberi kerja masih menunggu aturan teknis.

• Kelayakan penerima: Tidak semua pekerja otomatis memperoleh insentif hanya karena penghasilannya berada di bawah batas tersebut.

Karena regulasi 2027 belum diterbitkan, persyaratan final masih dapat berubah.

Bagaimana Pengaruhnya terhadap Gaji yang Diterima Karyawan?

Bayangkan seorang karyawan memperoleh gaji bruto Rp8 juta setiap bulan.

Dalam kondisi normal, perusahaan menghitung PPh 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak tersebut kemudian menjadi salah satu komponen yang memengaruhi penghasilan bersih karyawan.

Jika karyawan memenuhi persyaratan PPh 21 DTP, pajak yang seharusnya menjadi bebannya akan ditanggung pemerintah.

Sebagai ilustrasi, apabila PPh 21 yang dihitung sebesar Rp200.000 dan seluruhnya memperoleh fasilitas DTP, karyawan dapat menerima tambahan penghasilan sebesar Rp200.000.

Angka tersebut hanya contoh untuk menjelaskan mekanisme insentif, bukan hasil penghitungan pajak aktual.

Perlu dipahami bahwa fasilitas ini tidak otomatis menghapus potongan lain, seperti iuran BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, manfaat utamanya adalah meningkatkan penghasilan yang diterima karyawan tanpa mengharuskan perusahaan menaikkan gaji bruto.

Mengapa Pemerintah Memperluas Insentif PPh 21 pada 2027?

Perluasan PPh 21 DTP menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ketika pajak penghasilan ditanggung negara, pekerja memiliki ruang pengeluaran yang lebih besar tanpa harus menunggu kenaikan gaji.

Tambahan penghasilan tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi domestik.

Ada tiga tujuan utama yang mendasari kebijakan ini:

1. Menjaga daya beli pekerja. Mengurangi beban pajak agar penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari meningkat.

2. Mendorong konsumsi domestik. Memberikan ruang belanja tambahan yang berpotensi menggerakkan permintaan barang dan jasa.

3. Mendukung keberlanjutan lapangan kerja. Menjaga aktivitas ekonomi dan daya tahan sektor usaha melalui stimulus fiskal.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada pelaksanaan dan ketepatan sasaran penerimanya.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Sebelum 2027?

Bagi perusahaan, PPh 21 DTP bukan sekadar kabar baik untuk karyawan. Perluasan fasilitas ini juga berpotensi membawa perubahan pada administrasi payroll dan pelaporan pajak.

Mengacu pada mekanisme insentif tahun 2026, perusahaan tetap memiliki kewajiban menghitung PPh 21, membuat bukti potong, dan melaporkan pemanfaatan fasilitas sesuai ketentuan.

Karena itu, perusahaan sebaiknya mulai mempersiapkan beberapa hal:

• Memetakan karyawan yang berpotensi memenuhi batas penghasilan

• Memastikan kesesuaian data NIK dan NPWP karyawan

• Mengevaluasi kesiapan sistem payroll dan pencatatan pajak

• Memantau regulasi resmi mengenai mekanisme PPh 21 DTP 2027

Persiapan ini penting agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan kesalahan penghitungan maupun pelaporan.

Baca Juga: DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100 Persen

Sudah Siap Menghadapi Perubahan PPh 21 pada 2027?

Rencana perluasan PPh 21 DTP dapat memberikan manfaat bagi jutaan pekerja. Namun, bagi perusahaan, manfaat tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan administrasi perpajakan yang tepat.

Memahami siapa yang berhak menerima insentif, bagaimana pajak dihitung, dan bagaimana pelaporannya dilakukan menjadi bagian penting dari kesiapan bisnis.

HastaPrada membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dan memastikan administrasi pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ingin memahami dampak kebijakan PPh 21 DTP terhadap perusahaan kamu? Hubungi tim HastaPrada melalui tombol WhatsApp di samping untuk mendiskusikan kebutuhan perpajakan bisnis kamu.