Memiliki Bitcoin atau aset crypto lainnya tidak berarti kamu harus langsung membayar pajak atas kenaikan nilainya namun, crypto yang masih disimpan dan belum dijual tetap wajib dilaporkan sebagai harta dalam SPT Tahunan. Kewajiban ini berbeda dari pajak atas transaksi jual beli crypto yang dikenakan ketika terjadi penjualan. Lalu, bagaimana jika harga Bitcoin naik berkali-kali lipat, tetapi belum pernah dicairkan? Apakah kenaikan tersebut ikut dihitung sebagai penghasilan kena pajak? Memahami perbedaan antara kepemilikan aset dan penghasilan menjadi kunci agar pelaporan pajak tidak keliru.

Crypto yang Belum Dijual Tetap Harus Dilaporkan dalam SPT

Jawabannya adalah ya, karena Wajib Pajak yang memiliki aset crypto pada akhir tahun pajak tetap perlu mencantumkannya dalam daftar harta pada SPT Tahunan, meskipun aset tersebut belum pernah dijual atau ditukarkan.

Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai pelaporan aset crypto dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Artinya, kepemilikan Bitcoin, Ethereum, maupun aset crypto lainnya tetap perlu dicatat sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki Wajib Pajak.

Namun, ada satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Melaporkan aset crypto bukan berarti membayar pajak atas seluruh nilai aset tersebut.

Dalam perpajakan, harta dan penghasilan merupakan dua hal yang berbeda. Harta menggambarkan kekayaan yang dimiliki seseorang, sedangkan penghasilan berkaitan dengan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh.

Karena itu, memiliki Bitcoin senilai Rp100 juta tidak otomatis membuat seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp100 juta.

Baca Juga: Transaksi Digital yang Berpotensi Dikenakan Pajak

Harga Crypto Naik, Apakah Kenaikan Nilainya Dikenakan Pajak?

Bayangkan seseorang membeli Bitcoin senilai Rp50 juta. Beberapa bulan kemudian, harga Bitcoin meningkat sehingga nilai aset yang dimilikinya mencapai Rp80 juta.

Di atas kertas, terdapat kenaikan nilai sebesar Rp30 juta. Namun, pemiliknya belum menjual Bitcoin tersebut dan masih menyimpannya di wallet.

Apakah kenaikan Rp30 juta tersebut langsung dikenakan PPh?

Tidak. Selama kenaikan tersebut masih berupa keuntungan yang belum direalisasikan (unrealized gain), kenaikan nilai aset tidak otomatis menjadi penghasilan yang dikenakan PPh hanya karena harga pasar meningkat.

Dalam kondisi tersebut, Bitcoin tetap perlu dilaporkan sebagai harta dalam SPT. Namun, kenaikan nilai Rp30 juta bukan otomatis penghasilan yang harus dikenakan PPh.

Dengan kata lain, kewajiban melaporkan kepemilikan aset tidak sama dengan kewajiban membayar pajak atas kenaikan harga aset.

Kapan Transaksi Crypto Mulai Dikenakan Pajak?

Berbeda dari aset yang hanya disimpan, transaksi perdagangan crypto memiliki ketentuan pajak tersendiri.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, pemerintah mengatur kembali ketentuan PPh dan PPN atas transaksi perdagangan aset crypto. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Salah satu ketentuannya adalah pengenaan PPh Pasal 22 final atas penjualan aset crypto dengan tarif yang berbeda berdasarkan penyelenggara perdagangan.

• Platform dalam negeri (PAKD): PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% dari nilai transaksi

• Platform luar negeri/non-PAKD: PPh Pasal 22 final sebesar 1% dari nilai transaksi

Pajak tersebut dihitung berdasarkan nilai transaksi, bukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh investor.

Misalnya, seseorang membeli Bitcoin seharga Rp50 juta dan menjualnya kembali dengan nilai Rp80 juta melalui PAKD dalam negeri.

Perhitungan pajaknya adalah:

Rp80.000.000 × 0,21% = Rp168.000.

Artinya, PPh Pasal 22 final yang dikenakan adalah Rp168.000, bukan 0,21% dari keuntungan Rp30 juta.

Hal ini juga berarti transaksi penjualan dapat tetap dikenakan pajak meskipun investor menjual asetnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pembelian.

Bagaimana Cara Melaporkan Crypto dalam SPT Tahunan?

Pelaporan kepemilikan crypto dilakukan melalui daftar harta dalam SPT Tahunan. Untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya, Wajib Pajak dapat melaporkannya melalui sistem Coretax DJP.

Berdasarkan panduan DJP, aset crypto dapat dimasukkan ke dalam kategori investasi atau sekuritas dengan kode harta 0399 – Investasi Lainnya.

Sebelum mengisi SPT, ada beberapa informasi yang sebaiknya disiapkan:

• Jenis investasi: Pilih kategori investasi lainnya sesuai panduan pengisian DJP

• Lokasi investasi: Cantumkan negara tempat investasi berada sesuai informasi yang diminta

• Nama institusi investasi: Isi nama penyedia platform atau institusi tempat aset disimpan

• Nomor akun investasi: Cantumkan nomor akun investasi sesuai kolom pelaporan

• Tahun dan harga perolehan: Catat kapan aset diperoleh dan berapa nilai pembeliannya

• Nilai aset: Isi nilai harta sesuai ketentuan pengisian SPT.

Sebagai contoh, seseorang membeli Ethereum pada 2024 dengan nilai Rp20 juta dan masih menyimpannya hingga akhir 2025. Informasi tahun perolehan dan harga pembelian tersebut perlu dicatat dalam pelaporan hartanya.

Sebaiknya, siapkan juga riwayat transaksi dari platform crypto, bukti pembelian, serta catatan kepemilikan wallet untuk membantu memastikan informasi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Apa yang Terjadi Jika Crypto Tidak Dilaporkan dalam SPT?

Tidak mencantumkan aset yang dimiliki dapat membuat informasi dalam SPT menjadi tidak lengkap.

Pelaporan harta bukan sekadar formalitas administratif. DJP menggunakan informasi tersebut untuk memahami kewajaran antara penghasilan, pengeluaran, dan perubahan kekayaan Wajib Pajak.

Misalnya, seseorang memiliki penghasilan tahunan Rp150 juta, tetapi pada akhir tahun tercatat memiliki investasi crypto senilai Rp500 juta. Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran pajak namun, informasi mengenai asal perolehan aset perlu dapat dijelaskan secara wajar.

Karena itu, menyimpan bukti transaksi dan mencatat riwayat investasi menjadi langkah penting, terutama bagi investor yang aktif melakukan jual beli crypto.

Baca Juga: DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100 Persen

Masih Bingung Melaporkan Aset Crypto dalam SPT?

Memahami aturan pajak crypto tidak selalu sesederhana menghitung keuntungan dari jual beli. Ada kepemilikan aset, riwayat transaksi, hingga kewajiban pelaporan yang perlu diperhatikan agar tidak keliru dalam mengisi SPT Tahunan.

Jika kamu masih ragu mengenai cara melaporkan investasi crypto atau ingin memastikan kewajiban perpajakanmu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tim HastaPrada siap membantu.

Klik tombol WhatsApp di sebelah kanan untuk berdiskusi dengan tim HastaPrada dan temukan kejelasan atas kewajiban pajakmu.