Kapan Kondisi Invoice Bisa Diakui Sebagai Faktur Pajak?
Apakah semua invoice bisa menjadi Faktur Pajak? Kenali syarat, ketentuan, dan kondisi invoice yang dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
Published
Writer
HastaPrada Editorial Team

Tidak semua invoice bisa diakui sebagai Faktur Pajak. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, invoice biasa hanya berfungsi sebagai dokumen penagihan atau bukti transaksi. Agar dapat digunakan sebagai Faktur Pajak, dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu atau termasuk dalam jenis dokumen yang secara resmi dipersamakan dengan Faktur Pajak. Perbedaannya penting bagi perusahaan, terutama ketika ingin mengkreditkan Pajak Masukan untuk mengurangi PPN terutang. Sebab, invoice yang mencantumkan nominal PPN sekalipun belum tentu bisa digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak.
Invoice dan Faktur Pajak Memiliki Fungsi Berbeda
Dalam aktivitas bisnis, invoice merupakan dokumen yang hampir selalu muncul dalam transaksi pembelian barang maupun jasa. Dokumen ini biasanya mencantumkan informasi seperti nama penjual, pembeli, rincian produk atau jasa, harga, serta jumlah pembayaran yang harus dilunasi.
Namun, dari sisi perpajakan, invoice tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Faktur Pajak.
Berdasarkan UU PPN, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
Artinya, Faktur Pajak bukan sekadar dokumen yang mencantumkan harga dan PPN. Ada ketentuan mengenai siapa yang berhak menerbitkannya, bagaimana dokumen dibuat, serta informasi apa saja yang harus dicantumkan.
Perbedaan ini juga memengaruhi administrasi perusahaan. Invoice dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pencatatan transaksi dan biaya, sedangkan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan dapat menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan.
Baca Juga: Reimbursement Kena Pajak? Ini Cara Menentukannya
Kapan Invoice Bisa Diakui Sebagai Faktur Pajak?
Pada dasarnya, terdapat dua kondisi ketika dokumen berbentuk invoice atau tagihan dapat memiliki kedudukan sebagai Faktur Pajak.
1. Invoice Diterbitkan sebagai e-Faktur oleh PKP
Kondisi pertama terjadi ketika invoice diterbitkan oleh perusahaan yang telah berstatus PKP dan dilengkapi dengan Faktur Pajak elektronik sesuai ketentuan DJP.
Perlu dipahami bahwa status PKP pada vendor tidak otomatis membuat setiap invoice yang diterbitkannya menjadi Faktur Pajak.
PKP tetap harus membuat Faktur Pajak melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Dalam sistem Coretax, e-Faktur yang telah diunggah dan memperoleh persetujuan DJP merupakan Faktur Pajak yang sah sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, perusahaan menggunakan jasa konsultan dari vendor PKP dengan nilai transaksi Rp10 juta. Vendor kemudian menerbitkan invoice sebagai dokumen penagihan dan e-Faktur sebagai bukti pungutan PPN.
Dalam kondisi tersebut, invoice digunakan untuk administrasi pembayaran, sementara e-Faktur menjadi dasar pencatatan Pajak Masukan. PPN di dalamnya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan pengkreditan.
2. Invoice Termasuk Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Kondisi kedua merupakan pengecualian yang sering kali belum dipahami oleh pelaku usaha.
Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU PPN dan ketentuan teknis PER-11/PJ/2025, pemerintah mengakui beberapa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Dokumen tersebut tidak harus menggunakan format e-Faktur biasa, selama termasuk dalam jenis yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Beberapa contohnya meliputi:
Bukti tagihan listrik
Bukti tagihan telekomunikasi
Bukti tagihan air oleh perusahaan air minum
Tiket pesawat untuk jasa angkutan udara dalam negeri
Airway bill atau delivery bill untuk jasa angkutan udara dalam negeri
Bukti tagihan perbankan untuk penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan
Pengakuan ini bukan berarti seluruh invoice dari perusahaan listrik, telekomunikasi, atau penyedia jasa lainnya otomatis dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Jenis transaksi dan ketentuan dokumennya tetap harus diperhatikan.
Kondisi Invoice yang Tidak Bisa Diakui Sebagai Faktur Pajak
Lalu, bagaimana jika perusahaan menerima invoice dari vendor yang tidak menerbitkan e-Faktur?
Ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan sebelum perusahaan mengakui PPN sebagai Pajak Masukan.
Invoice berasal dari vendor non-PKP.
Perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan untuk memungut PPN atas transaksi domestik biasa. Karena itu, invoice yang diterbitkannya tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
Invoice hanya mencantumkan nominal PPN.
Mencantumkan tulisan atau angka PPN pada invoice tidak otomatis menjadikannya Faktur Pajak. Dokumen tersebut tetap harus memenuhi mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan DJP.
Faktur Pajak tidak memenuhi persyaratan formal atau material.
Misalnya, identitas pembeli tidak sesuai, nilai transaksi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, atau informasi barang dan jasa tidak benar. Kelengkapan administratif saja tidak cukup apabila transaksi yang mendasarinya tidak dapat dibuktikan.
e-Faktur belum memperoleh persetujuan DJP.
Dalam administrasi Coretax, e-Faktur perlu melalui proses pengunggahan dan memperoleh persetujuan DJP. Dokumen yang belum memenuhi proses tersebut belum dapat diperlakukan sebagai e-Faktur yang telah disetujui.
Apa Syarat Agar Faktur Pajak Bisa Digunakan untuk Mengkreditkan PPN?
Memiliki Faktur Pajak saja belum tentu cukup untuk memastikan Pajak Masukan dapat dikreditkan.
Berdasarkan Pasal 9 UU PPN, pengkreditan Pajak Masukan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Secara umum, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
Kelengkapan dokumen: Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal, termasuk identitas pihak terkait, rincian transaksi, dasar pengenaan pajak, dan PPN
Kebenaran transaksi: Barang atau jasa yang tercantum harus benar-benar diserahkan dan sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya
Hubungan dengan kegiatan usaha: Pembelian harus berkaitan dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan terutang PPN, dengan memperhatikan pembatasan pengkreditan yang berlaku
Ketepatan masa pengkreditan: Pajak Masukan harus dikreditkan sesuai periode dan batas waktu yang ditentukan
Pada prinsipnya, Pajak Masukan dikreditkan pada Masa Pajak yang sama. Apabila belum dikreditkan, terdapat ketentuan yang memungkinkan pengkreditan dalam paling lama tiga Masa Pajak berikutnya, sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi.
Mengapa Perbedaan Invoice dan Faktur Pajak Penting bagi Bisnis?
Kesalahan membedakan kedua dokumen ini dapat memengaruhi pencatatan keuangan dan perhitungan kewajiban pajak perusahaan.
Contohnya, perusahaan membeli jasa desain dari vendor non-PKP seharga Rp5 juta. Vendor memberikan invoice dan bukti pembayaran yang sah.
Pengeluaran tersebut tetap dapat dicatat sebagai biaya usaha apabila memenuhi ketentuan pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh. Namun, perusahaan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan hanya berdasarkan invoice tersebut.
Situasinya berbeda ketika pembelian dilakukan dari vendor PKP dan perusahaan menerima Faktur Pajak yang valid. PPN yang tercantum berpotensi dikreditkan sebagai Pajak Masukan apabila memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dipisahkan dalam administrasi bisnis: pengakuan biaya untuk keperluan PPh dan pengkreditan Pajak Masukan untuk keperluan PPN.
Pastikan Dokumen Transaksi Sesuai dengan Ketentuan Pajak
Invoice memang menjadi bagian penting dalam administrasi transaksi perusahaan. Namun, keberadaan invoice tidak otomatis berarti perusahaan memiliki hak untuk mengkreditkan PPN di dalamnya. Sebelum mencatat Pajak Masukan, perusahaan perlu memastikan status PKP vendor, validitas Faktur Pajak, kesesuaian transaksi, serta ketentuan pengkreditannya.
Pada akhirnya, pengelolaan pajak yang baik bukan hanya tentang mengumpulkan dokumen transaksi, tetapi juga memahami fungsi dan kedudukan setiap dokumen tersebut. Jika administrasi invoice dan Faktur Pajak dikelola dengan benar sejak awal, perusahaan dapat menghindari kesalahan pengkreditan PPN sekaligus menjaga kepatuhan pajaknya.
Baca Juga: Jangan Sampai Salah Potong Pajak dari Invoice Jasa
Pastikan Pengelolaan Pajak Bisnis Anda Tetap Tepat
Memahami perbedaan invoice dan Faktur Pajak menjadi langkah awal untuk menghindari kesalahan dalam administrasi perpajakan. Namun, setiap transaksi bisa memiliki ketentuan yang berbeda, terutama dalam menentukan apakah Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak.
Jika Anda masih memiliki pertanyaan mengenai pengakuan invoice, Faktur Pajak, atau pengelolaan PPN perusahaan, tim HastaPrada siap membantu memberikan arahan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Klik tombol WhatsApp di sebelah kanan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim HastaPrada.
