Aturan Pajak Uang Pensiun dan Cara Menghitungnya
Apakah uang pensiun kena pajak? Simak aturan PPh 21, tarif pajak, cara menghitung uang pensiun sekaligus dan bulanan, serta ketentuan yang berlaku.
Published
Writer
HastaPrada Editorial Team

Uang pensiun merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) dan dapat dikenakan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, besarnya pajak tidak selalu sama karena bergantung pada cara seseorang menerima manfaat pensiun, baik sekaligus maupun secara bulanan. Pemerintah telah mengatur tarif khusus untuk pembayaran manfaat pensiun sekaligus, sementara pensiun bulanan mengikuti mekanisme tarif progresif. Memahami perbedaan ini penting agar penerima pensiun mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan dan berapa dana bersih yang akan diterima setelah memasuki masa pensiun.
Uang Pensiun Termasuk Objek Pajak Penghasilan
Uang pensiun termasuk penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Meski demikian, pengenaan pajak atas uang pensiun tidak bisa disamaratakan. Pemerintah membedakan perlakuan pajak berdasarkan jenis manfaat yang diterima dan mekanisme pembayarannya.
Sebagai contoh, seseorang yang menerima seluruh manfaat pensiun dalam satu pembayaran akan mengikuti ketentuan tarif final. Sementara itu, seseorang yang memperoleh uang pensiun secara rutin setiap bulan akan mengikuti mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berkala.
Perbedaan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 68 Tahun 2009 serta PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Baca Juga: Transaksi Digital yang Berpotensi Dikenakan Pajak
Mekanisme Penghitungan Pajak Uang Pensiun
Sebelum menghitung pajaknya, penting untuk memahami bahwa uang pensiun umumnya diterima melalui dua mekanisme, yaitu pembayaran sekaligus dan pembayaran berkala.
1. Pembayaran Sekaligus Dikenakan Tarif Pajak Final
Apabila seseorang menerima manfaat pensiun secara sekaligus dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), penghasilannya dikenakan PPh Pasal 21 final.
Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, tarif yang berlaku adalah 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta dan 5% untuk bagian penghasilan yang melebihi Rp50 juta.
Artinya, pajak tidak langsung dikenakan atas seluruh uang pensiun. Bagian pertama sebesar Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan sisanya dikenakan tarif 5%.
Sebagai ilustrasi, seseorang menerima manfaat pensiun sekaligus sebesar Rp300 juta. Perhitungannya sebagai berikut:
Total manfaat pensiun: Rp300.000.000
Bagian tidak kena pajak: Rp50.000.000
Sisa penghasilan: Rp250.000.000
PPh Pasal 21: 5% × Rp250.000.000 = Rp12.500.000
Dengan demikian, penerima pensiun akan memperoleh dana bersih sebesar Rp287.500.000 setelah pemotongan pajak.
Perlu diketahui, pembayaran yang dilakukan secara bertahap tidak selalu dianggap sebagai pembayaran terpisah. Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, pembayaran manfaat pensiun dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender diperhitungkan secara kumulatif. Jika pembayaran berlanjut pada tahun ketiga dan seterusnya, perlakuan pajaknya mengikuti mekanisme nonfinal berdasarkan tarif progresif PPh.
2. Pensiun Bulanan Mengikuti Mekanisme Tarif Progresif
Berbeda dengan pembayaran sekaligus, uang pensiun yang diterima secara rutin setiap bulan mengikuti mekanisme PPh Pasal 21 atas penghasilan berkala.
Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Secara sederhana, pajak bulanan dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang sesuai. Namun, tarif tersebut bukan tarif pajak final.
Pada masa pajak terakhir, umumnya bulan Desember, penghitungan pajak dilakukan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Penghitungan ini memperhitungkan penghasilan neto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan.
Dengan mekanisme tersebut, jumlah pajak yang dipotong setiap bulan bisa berbeda dari hasil perhitungan pajak tahunan.
Pensiunan Tetap Berhak atas PTKP
Penerima uang pensiun berkala tetap berhak memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan.
Untuk wajib pajak dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), PTKP yang berlaku adalah Rp54 juta per tahun. Sementara itu, wajib pajak dengan status kawin tanpa tanggungan (K/0) memiliki PTKP sebesar Rp58,5 juta per tahun.
Selain PTKP, terdapat pengurangan berupa biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2,4 juta per tahun.
Sebagai contoh, seseorang menerima uang pensiun Rp6 juta setiap bulan atau Rp72 juta dalam setahun. Setelah dikurangi biaya pensiun sebesar Rp2,4 juta dan PTKP TK/0 sebesar Rp54 juta, penghasilan kena pajaknya menjadi Rp15,6 juta.
Dengan tarif progresif sebesar 5%, PPh terutang dalam setahun adalah Rp780.000.
Artinya, tidak semua pensiunan otomatis harus membayar pajak. Jika penghasilan neto setelah pengurangan yang diperbolehkan tidak melebihi PTKP, pajak penghasilan yang terutang dapat menjadi nihil.
Pajak Uang Pensiun Berbeda dari Pajak Pesangon
Meskipun sama-sama berkaitan dengan berakhirnya masa kerja, uang pensiun dan uang pesangon memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda.
Uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus mengikuti tarif khusus dalam PP Nomor 68 Tahun 2009, yaitu 0% sampai Rp50 juta dan 5% atas bagian di atasnya.
Sementara itu, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus memiliki lapisan tarif yang berbeda. Tarifnya dimulai dari 0% sampai Rp50 juta, 5% untuk bagian di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% untuk bagian di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% untuk bagian di atas Rp500 juta.
Perbedaan ini penting karena uang pesangon tidak bisa langsung disamakan dengan manfaat pensiun, meskipun keduanya diterima ketika seseorang berhenti bekerja.
Selain itu, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) juga memiliki karakteristik pembayaran yang berbeda. JHT umumnya dibayarkan sekaligus, sedangkan JP merupakan manfaat berkala. Karena itu, perlakuan pajaknya perlu dilihat berdasarkan jenis manfaat dan ketentuan yang mengaturnya.
Pelaporan SPT Tetap Menjadi Kewajiban Penerima Pensiun
Pemotongan pajak oleh penyelenggara dana pensiun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban administrasi perpajakan penerima manfaat.
Penerima pensiun tetap perlu memperhatikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk manfaat pensiun sekaligus yang dikenakan PPh final, penghasilan tersebut dilaporkan pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. Sementara itu, pensiun bulanan dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh tidak final.
Penerima pensiun juga sebaiknya menyimpan bukti potong PPh Pasal 21 dari pihak yang membayarkan manfaat pensiun. Dokumen tersebut membantu memastikan jumlah pajak yang telah dipotong sesuai dengan penghasilan yang diterima.
Baca Juga: Menerima SP2DK atau Surat Cinta DJP, Perlukah Takut?
Persiapkan Masa Pensiun dengan Memahami Kewajiban Pajak
Memasuki masa pensiun bukan hanya tentang mempersiapkan sumber penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Memahami kewajiban perpajakan juga menjadi bagian penting agar manfaat yang telah dikumpulkan selama masa kerja dapat dikelola dengan lebih baik.
Perbedaan antara pembayaran sekaligus dan pembayaran bulanan dapat menghasilkan perhitungan pajak yang berbeda. Begitu pula dengan uang pesangon, JHT, dan JP yang memiliki ketentuan masing-masing.
Dengan memahami dasar peraturan dan mekanisme pemotongannya, penerima pensiun dapat memperkirakan kewajiban pajak serta merencanakan keuangan secara lebih matang.
