Makan di restoran, menginap di hotel, atau menggunakan jasa tertentu sama-sama melibatkan pajak. Namun, pajak tersebut belum tentu PPN. Dalam banyak transaksi, pungutan yang dikenakan justru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu pajak daerah atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak pusat. Perbedaan ini penting karena menentukan objek pajak, pihak yang memungut, hingga aturan yang perlu diikuti bisnis. Jadi, sebelum melihat tarifnya, hal pertama yang perlu dipastikan adalah: transaksi tersebut sebenarnya masuk PBJT atau PPN?

PBJT dan PPN: Sama-Sama Pajak Konsumsi, Tapi Berbeda Jalur

Kalau dilihat dari sisi konsumen, PBJT dan PPN mungkin terasa sama. Keduanya dapat muncul ketika seseorang membayar barang atau jasa. Namun, dari sisi perpajakan, keduanya berada dalam sistem yang berbeda.

PBJT merupakan pajak daerah, sedangkan PPN merupakan pajak pusat. PBJT diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dengan ketentuan pelaksanaan antara lain melalui PP No. 35 Tahun 2023. Sementara itu, PPN merupakan bagian dari sistem perpajakan pusat berdasarkan ketentuan PPN nasional.

Perbedaan ini bukan sekadar soal istilah. Di HastaPrada, kami melihat satu hal yang sering membuat bisnis keliru: ketika sebuah transaksi dikenakan pajak, banyak orang langsung menganggap pajak tersebut sebagai PPN. Padahal, jenis pajaknya perlu dilihat dari objek dan ketentuan yang berlaku. Nama pajaknya menentukan aturan yang perlu dibaca.

Baca Juga: Reimbursement Kena Pajak? Ini Cara Menentukannya

Apa Saja yang Termasuk PBJT?

PBJT mencakup lima kelompok utama, yaitu makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Untuk makanan dan minuman, misalnya, makanan yang disediakan di restoran, rumah makan, warung, hotel, dan usaha sejenis dapat menjadi objek PBJT.

Begitu juga dengan jasa perhotelan, jasa parkir, serta berbagai jenis jasa kesenian dan hiburan yang memenuhi kriteria dalam ketentuan pajak daerah. Karena itu, sebuah restoran dapat mengenakan pajak kepada pelanggan meskipun transaksi tersebut bukan objek PPN.

Tidak kena PPN bukan berarti tidak ada pajak.

Pajak yang dikenakan bisa berasal dari rezim pajak daerah, dalam hal ini PBJT.

Lalu, Apa yang Dikenai PPN?

PPN bekerja dengan cakupan yang berbeda. Secara umum, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean sesuai dengan ketentuan PPN.

Berbeda dengan PBJT yang merupakan pajak daerah, administrasi PPN berada dalam sistem pajak pusat. Ada satu hal yang juga perlu diperhatikan ketika membahas tarif PPN. Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN secara nominal menjadi 12%. Namun, untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, pemerintah menerapkan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian. Dengan mekanisme tersebut, beban efektif PPN tetap setara dengan 11%.

Untuk barang mewah tertentu, penghitungan PPN menggunakan tarif 12% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, ketika membandingkan PBJT dan PPN, jangan hanya melihat angka persentasenya. Objek, dasar pengenaan, serta mekanisme penghitungannya juga perlu diperiksa.

Kenapa Makan di Restoran Bisa Kena PBJT, Bukan PPN?

Contoh restoran mungkin menjadi cara paling mudah untuk memahami perbedaan PBJT dan PPN. Makanan dan minuman yang disediakan di restoran, rumah makan, warung, hotel, dan usaha sejenis termasuk kategori yang tidak dikenai PPN karena telah menjadi objek pajak daerah.

Artinya, ketika pelanggan membayar makanan di restoran dan melihat tambahan pajak pada struk, pungutan tersebut belum tentu PPN. Dalam konteks tertentu, pungutan tersebut merupakan PBJT atas makanan dan/atau minuman.

DJP juga menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang menjadi objek pajak daerah tidak dikenai PPN.

Bagi kami di HastaPrada, contoh restoran menunjukkan kenapa klasifikasi transaksi menjadi penting. Pertanyaan pertama bukan “berapa persen pajaknya?”, tetapi “pajak apa yang berlaku untuk transaksi ini?” Setelah jawabannya jelas, barulah bisnis dapat menentukan tarif dan kewajiban administrasinya.

Apa Perbedaan Utama PBJT dan PPN?

Perbedaan pertama ada pada siapa yang mengelola pajaknya. PBJT merupakan pajak daerah. Artinya, ketentuannya berada dalam kerangka pajak daerah dan penerimaannya menjadi bagian dari pendapatan pemerintah daerah. PPN, di sisi lain, merupakan pajak pusat yang dikelola dalam sistem perpajakan nasional.

Perbedaan berikutnya ada pada objek pajaknya. PBJT hanya berlaku untuk kelompok barang dan jasa tertentu yang sudah ditentukan dalam UU HKPD. PPN memiliki cakupan yang berbeda, terutama atas penyerahan BKP dan JKP sesuai ketentuan PPN.

Kemudian ada perbedaan dalam penentuan tarif. Untuk PBJT, tarif ditentukan berdasarkan jenis objek dan ketentuan daerah. Karena merupakan pajak daerah, bisnis perlu melihat Perda dan aturan pelaksana di daerah tempat kegiatan usaha dilakukan.

PPN mengikuti tarif dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, pendekatan untuk menentukan PPN tidak dapat disamakan dengan cara menentukan PBJT.

Perbedaan ini menjadi semakin relevan bagi bisnis yang memiliki cabang di beberapa daerah. Satu jenis usaha dapat memiliki karakter transaksi yang sama, tetapi ketentuan PBJT tetap perlu diperiksa berdasarkan regulasi daerah masing-masing.

Kapan Bisnis Perlu Memperhatikan PBJT atau PPN?

Jawabannya tidak cukup dengan melihat apakah bisnis menjual barang atau jasa. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu.

Apa yang sebenarnya dijual atau diserahkan?

Apakah makanan, jasa akomodasi, jasa parkir, hiburan, tenaga listrik, atau barang dan jasa lainnya?

Bagaimana transaksi tersebut dilakukan?

Cara penjualan, lokasi transaksi, hingga bentuk layanan dapat memengaruhi bagaimana suatu transaksi dikategorikan.

Apakah transaksi tersebut masuk objek PBJT atau PPN?

Setelah klasifikasi objek jelas, barulah bisnis dapat menentukan tarif, dasar pengenaan, kewajiban pemungutan, pembayaran, dan pelaporannya. Untuk PBJT, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada UU HKPD. Perda daerah dan aturan pelaksananya juga perlu diperiksa.

Untuk PPN, bisnis perlu melihat apakah transaksi termasuk objek PPN dan apakah terdapat kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Di HastaPrada, kami percaya pendekatan seperti ini membuat urusan pajak lebih mudah dipahami. Mulai dari transaksi, bukan langsung dari tarif. 

Baca Juga: Cara Mengelola Pajak UMKM agar Bisnis Tetap Tumbuh 

PBJT atau PPN? Jangan Hanya Lihat Angkanya 

PBJT dan PPN memang sama-sama dapat muncul dalam transaksi dan sama-sama berkaitan dengan konsumsi. Namun, keduanya memiliki dasar hukum, otoritas pemungut, objek, dan mekanisme yang berbeda. 

Bagi pemilik bisnis, memahami perbedaan tersebut bukan hanya soal mengetahui istilah perpajakan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana transaksi dicatat, pajak dipungut dari pelanggan, dan kewajiban pajak dilaporkan. Jadi, ketika melihat tulisan “pajak” pada sebuah transaksi, jangan langsung menyebutnya PPN. Kenali dulu transaksinya, tentukan objek pajaknya, baru lihat tarif dan kewajibannya. Karena dalam perpajakan, mendapatkan angka yang benar dimulai dari membaca transaksi dengan benar.

Sudah Tahu Pajak yang Berlaku untuk Bisnis Kamu?

PBJT dan PPN memiliki aturan yang berbeda. Salah menentukan jenis pajak sejak awal bisa membuat perhitungan dan administrasi pajak ikut keliru.

Kalau kamu masih belum yakin apakah transaksi bisnis kamu termasuk PBJT atau PPN, jangan berhenti di asumsi. Klik tombol WhatsApp di sebelah kanan dan diskusikan situasinya bersama tim HastaPrada.