Banyak law firm menganggap marketing fee hanya sebagai istilah bisnis biasa. Padahal dalam laporan keuangan dan perpajakan, marketing fee dapat dikategorikan sebagai pendapatan, beban pemasaran, hingga area yang berpotensi menjadi perhatian dalam pemeriksaan pajak tergantung substansi transaksinya.

Dalam praktiknya, istilah ini sering muncul dalam referral client, success fee, hingga kerja sama business development antar pihak. Jika pencatatannya tidak dilakukan dengan tepat sejak awal, dampaknya bisa memengaruhi laba fiskal, kewajiban pajak, hingga kualitas laporan keuangan perusahaan. Karena itu, memahami treatment marketing fee bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari pengelolaan bisnis yang prudent dan compliant.

Apa Itu Marketing Fee dalam Law Firm?

Dalam industri hukum, marketing fee umumnya merujuk pada imbalan yang diberikan atau diterima karena adanya kontribusi terhadap perolehan klien atau project tertentu. Namun secara praktik, bentuknya bisa cukup beragam dan tidak selalu sederhana.

Beberapa bentuk marketing fee yang umum ditemukan antara lain:

• referral fee antar lawyer atau firma hukum

• komisi pencarian klien

• success fee

• business development fee

• revenue sharing dalam kerja sama tertentu

Karena itu, perlakuan akuntansi dan perpajakannya tidak dapat ditentukan hanya dari nama transaksi, tetapi perlu melihat substansi ekonominya secara menyeluruh.

Baca Juga: Cara Memilih Badan Usaha yang Tepat untuk Bisnis Anda

Apakah Marketing Fee Termasuk Pendapatan?

Jika law firm menerima marketing fee, maka pada umumnya transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan. Contohnya ketika sebuah firma hukum berhasil membawa klien kepada firma lain dan memperoleh persentase tertentu dari nilai pekerjaan hukum yang berjalan.

Dalam praktik akuntansi, marketing fee biasanya dicatat sebagai:

• pendapatan jasa

• pendapatan komisi

• other operating income, tergantung karakter transaksinya. 

Contoh Pencatatan Akuntansi

Dr Kas/Piutang; Cr Pendapatan Marketing Fee

Dari sisi perpajakan, penghasilan tersebut pada umumnya menjadi bagian dari penghasilan usaha yang diperhitungkan dalam PPh Badan. Dalam beberapa transaksi tertentu, pembayaran marketing fee juga dapat berkaitan dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 tergantung struktur dan pihak yang terlibat.

Kapan Marketing Fee Dicatat sebagai Beban?

Sebaliknya, jika law firm membayarkan marketing fee kepada pihak lain, maka transaksi tersebut umumnya dicatat sebagai beban pemasaran.

Praktik ini cukup umum dilakukan ketika firma bekerja sama dengan:

• introducer,

• business consultant

• agency

• networking partner untuk membantu memperoleh klien baru.  

Dalam laporan keuangan, akun yang umum digunakan biasanya berupa Marketing Expense, Business Development Expense, atau Referral Fee Expense.

Contoh Jurnal

Dr Beban Marketing Fee; Cr Kas/Hutang

Namun dalam praktik perpajakan, area ini termasuk yang cukup sensitif. Otoritas pajak umumnya akan menilai apakah jasa benar-benar diberikan dan apakah biaya tersebut memiliki hubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Mengapa Marketing Fee Sering Menjadi Perhatian dalam Pemeriksaan Pajak?

Berbeda dengan biaya operasional biasa yang relatif lebih mudah dibuktikan, marketing fee sering kali memiliki unsur subjektivitas karena berkaitan dengan relasi bisnis, networking, atau kontribusi non-teknis. Karena itu, akun ini cukup sering menjadi fokus analisis dalam pemeriksaan pajak.

Dalam proses pemeriksaan, fiskus biasanya akan meminta:

• kontrak kerja sama,

• invoice

• bukti transfer

• kronologi jasa

• evidence komunikasi bisnis.

Jika perusahaan tidak dapat menunjukkan underlying transaction yang memadai, biaya tersebut berpotensi dianggap tidak memenuhi prinsip deductible expense. Dampaknya dapat berupa koreksi fiskal positif yang menyebabkan laba kena pajak meningkat.

Dalam praktiknya, treatment marketing fee sering memerlukan analisis kontrak, substansi jasa, dan struktur transaksi secara menyeluruh agar pencatatannya sesuai baik secara akuntansi maupun perpajakan.

Prinsip “Substance Over Form” dalam Marketing Fee

Salah satu prinsip penting dalam akuntansi dan perpajakan adalah substance over form, yaitu penilaian transaksi berdasarkan realitas ekonominya, bukan hanya nama transaksinya.

Misalnya, sebuah transaksi disebut “marketing fee”, tetapi secara substansi lebih menyerupai pembagian keuntungan atau success fee jasa hukum. Dalam kondisi seperti ini, perlakuan akuntansi dan pajaknya dapat berbeda.

Karena itu, sebelum mencatat transaksi, perusahaan perlu memahami beberapa hal penting seperti:

• siapa yang menerima pembayaran

• siapa yang membayar

• jasa apa yang sebenarnya diberikan

• bagaimana mekanisme perhitungannya

• apakah terdapat kontrak dan evidence pendukung

Pendekatan ini penting agar pencatatan keuangan tidak hanya rapi secara administratif, tetapi juga memiliki dasar yang kuat ketika dilakukan review atau pemeriksaan fiskal.

Baca Juga: Daftar Lengkap Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Best Practice agar Pelaporan Pajak Tetap Tepat dan Efisien

Banyak perusahaan fokus pada pencatatan nominal transaksi, tetapi kurang memperhatikan kualitas dokumentasi dan struktur administrasinya. Padahal dalam praktik perpajakan, dokumentasi sering menjadi faktor yang sangat menentukan.

Beberapa praktik yang umum diterapkan agar pengelolaan marketing fee tetap prudent dan compliant antara lain:

• memisahkan akun referral fee dan marketing expense secara jelas

• menggunakan agreement yang spesifik dan tidak terlalu umum

• menyimpan bukti aktivitas selain invoice

• memastikan kewajiban PPh dan PPN telah dianalisis

• menjaga nominal transaksi tetap wajar secara bisnis.

Terutama untuk transaksi dengan pihak afiliasi atau relasi bisnis tertentu, prinsip kewajaran dan arm’s length menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan.

Pencatatan Keuangan Jadi Kunci Kondisi Keuangan

Dalam law firm, marketing fee bukan sekadar istilah bisnis biasa. Transaksi ini dapat diperlakukan sebagai pendapatan, beban, komisi, hingga area yang memerlukan perhatian perpajakan tergantung substansi ekonominya.

Karena itu, pencatatan yang tepat, dokumentasi yang memadai, serta pemahaman perpajakan yang baik menjadi sangat penting sejak awal. Dalam banyak kasus, permasalahan pajak muncul bukan semata karena perusahaan tidak membayar pajak, tetapi karena struktur transaksi dan evidence pendukungnya tidak dipersiapkan dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa perlakuan akuntansi dan perpajakan dapat berbeda tergantung struktur transaksi dan karakter bisnis masing-masing perusahaan.

Klik tombol WA disamping, agar kantor firma hukum Anda bisa mendapatkan pelaporan pajak dan pencatatan keuangan yang optimal untuk memastika  pertumbuhan firma Anda kedepannya bersama HastaPrada!