Menanggapi berlakunya PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan PP Nomor 20 Tahun 2026, strategi terbaik bagi merchant marketplace bukan hanya memastikan kepatuhan pajak, tetapi juga mengevaluasi struktur usaha, mengelola pertumbuhan omzet, menyiapkan pembukuan, dan menyusun perencanaan bisnis yang lebih matang. Perubahan regulasi ini memengaruhi cara pajak dipungut sekaligus siapa saja yang masih dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM. Semakin cepat pelaku usaha memahami dampaknya, semakin besar peluang untuk menjaga efisiensi pajak tanpa menghambat ekspansi bisnis di masa depan.

Apa yang Berubah melalui PMK 37 Tahun 2025 dan PP 20 Tahun 2026?

Pemerintah terus memperkuat sistem perpajakan ekonomi digital seiring meningkatnya aktivitas perdagangan melalui marketplace. Salah satu perubahan terbesarnya adalah mekanisme pemungutan pajak yang kini semakin terintegrasi dengan platform digital.

Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan merchant dalam negeri. Dengan mekanisme ini, marketplace akan melakukan pemotongan pajak secara otomatis sesuai ketentuan pada saat transaksi telah diselesaikan oleh pembeli. Bagi merchant, perubahan ini membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih terstruktur, tetapi juga menuntut data perpajakan yang akurat dan selalu diperbarui.

Di sisi lain, PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah ketentuan mengenai fasilitas PPh Final UMKM. Badan usaha berbentuk PT, CV, dan Firma yang didirikan mulai 22 April 2026 tidak lagi dapat memilih skema PPh Final 0,5% sejak awal pendiriannya. Mereka diwajibkan menggunakan pembukuan dan mengikuti mekanisme perpajakan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kini tidak lagi hanya bergantung pada pelaporan wajib pajak, tetapi juga didukung oleh sistem digital yang terhubung langsung dengan marketplace.

Baca Juga: Menerima SP2DK atau Surat Cinta DJP, Perlukah Takut?

Mengapa Merchant Marketplace Perlu Menyusun Strategi Pajak?

Banyak pelaku usaha masih melihat perubahan regulasi ini sebatas adanya pemotongan pajak oleh marketplace. Padahal, dampaknya jauh lebih luas dibandingkan sekadar perubahan mekanisme pembayaran pajak.

Strategi pajak kini menjadi bagian dari strategi bisnis. Cara perusahaan mengelola omzet, memilih bentuk badan usaha, membangun sistem pembukuan, hingga menentukan kanal penjualan akan memengaruhi efisiensi pajak yang dibayarkan.

Merchant yang hanya berfokus pada peningkatan penjualan tanpa memperhatikan implikasi perpajakannya berpotensi menghadapi beban pajak yang lebih besar atau transisi yang kurang optimal ketika bisnis berkembang.

Sebaliknya, merchant yang mulai melakukan perencanaan sejak dini biasanya lebih siap menghadapi perubahan aturan sekaligus memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil keputusan bisnis secara strategis.

Rekomendasi Strategi Pajak bagi Merchant Marketplace

Perubahan regulasi bukan berarti peluang bisnis menjadi lebih sempit. Justru, kondisi ini menjadi momentum bagi merchant untuk membangun fondasi usaha yang lebih sehat. Berikut beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan.

Evaluasi Apakah PPh Final 0,5% Masih Menjadi Pilihan Terbaik

Banyak pelaku usaha menganggap tarif PPh Final 0,5% selalu lebih menguntungkan karena persentasenya relatif kecil. Padahal, hal tersebut belum tentu berlaku pada setiap kondisi usaha.

PPh Final dihitung berdasarkan omzet bruto, bukan laba bersih. Artinya, berapa pun keuntungan yang diperoleh, pajak tetap dikenakan atas seluruh omzet.

Sebaliknya, dalam skema pembukuan umum, pajak dihitung berdasarkan laba kena pajak setelah memperhitungkan biaya-biaya yang diperbolehkan. Bagi bisnis dengan margin keuntungan yang relatif tipis, penggunaan tarif umum justru dapat menghasilkan beban pajak yang lebih efisien.

Karena itu, evaluasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada besarnya tarif, tetapi juga mempertimbangkan struktur biaya, margin usaha, serta proyeksi pertumbuhan bisnis dalam beberapa tahun ke depan.

Siapkan Pembukuan Sebelum Bisnis Bertumbuh Lebih Besar

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah baru mulai membangun pembukuan ketika bisnis sudah tidak lagi memenuhi syarat menggunakan fasilitas UMKM.

Padahal, pembukuan yang baik membutuhkan proses adaptasi. Mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, hingga penyusunan laporan keuangan, semuanya akan lebih mudah apabila dipersiapkan sejak awal.

Selain membantu memenuhi kewajiban perpajakan, pembukuan yang rapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan sehingga keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan.

Kelola Pertumbuhan Omzet Bersamaan dengan Profitabilitas

Meningkatkan omzet tentu menjadi tujuan setiap pelaku usaha. Namun, pertumbuhan omzet sebaiknya tidak menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.

Dalam praktiknya, terdapat bisnis dengan omzet yang sangat besar tetapi memiliki margin keuntungan yang tipis akibat tingginya biaya promosi, diskon, atau biaya operasional.

Karena itu, merchant perlu memantau perkembangan omzet sekaligus mengevaluasi profitabilitas usahanya secara berkala. Dengan demikian, keputusan mengenai ekspansi bisnis maupun perubahan skema perpajakan dapat dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pendekatan ini juga membantu merchant mempersiapkan transisi apabila suatu saat harus menggunakan mekanisme perpajakan umum.

Diversifikasi Kanal Penjualan untuk Menjaga Fleksibilitas Bisnis

Marketplace tetap menjadi kanal penjualan yang sangat efektif untuk menjangkau konsumen. Namun, bergantung sepenuhnya pada satu platform bukanlah strategi yang ideal dalam jangka panjang.

Membangun kanal penjualan Direct-to-Consumer (D2C), seperti website perusahaan atau WhatsApp Business, dapat menjadi pelengkap yang memperkuat model bisnis.

Selain memperluas akses kepada pelanggan, diversifikasi kanal juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola hubungan pelanggan, strategi pemasaran, dan arus kas perusahaan.

Yang perlu dipahami, tujuan diversifikasi bukan untuk menghindari kewajiban perpajakan, melainkan menciptakan struktur bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun dinamika pasar.

Pastikan Struktur Usaha Memiliki Substansi Ekonomi

Seiring berkembangnya bisnis, tidak sedikit merchant yang mulai memiliki beberapa toko, merek, atau lini produk.

Dalam kondisi tersebut, evaluasi terhadap struktur usaha menjadi penting. Apabila terdapat beberapa entitas usaha, masing-masing harus memiliki aktivitas operasional, aset, pengelolaan, dan tujuan bisnis yang benar-benar berbeda.

Pendekatan berbasis substansi ekonomi tidak hanya membantu memenuhi ketentuan perpajakan, tetapi juga memberikan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Struktur usaha yang disusun berdasarkan kebutuhan bisnis umumnya lebih mudah dipertanggungjawabkan dibandingkan struktur yang hanya dibentuk untuk memperoleh keuntungan pajak.

Kapan Merchant Sebaiknya Berkonsultasi dengan Konsultan Pajak?

Tidak semua perubahan regulasi harus langsung direspons dengan restrukturisasi bisnis. Namun, terdapat beberapa kondisi yang sebaiknya mulai didiskusikan bersama konsultan pajak, antara lain ketika omzet mengalami pertumbuhan yang signifikan, bisnis akan mendirikan badan usaha baru, mulai menggunakan pembukuan penuh, melakukan ekspansi ke beberapa marketplace, atau merencanakan pengembangan kanal penjualan di luar marketplace.

Pendampingan sejak tahap perencanaan umumnya jauh lebih efektif dibandingkan menyelesaikan permasalahan setelah kewajiban perpajakan berjalan.

Baca Juga: Sekarang Content Creator dan Pedagang Online Wajib Punya NIB!

Membangun Bisnis Marketplace yang Tetap Efisien di Tengah Perubahan Regulasi

PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan PP Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam ekosistem perpajakan marketplace di Indonesia. Namun, perubahan tersebut tidak selalu harus dipandang sebagai tambahan beban bagi pelaku usaha.

Sebaliknya, regulasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola bisnis, mulai dari pembukuan yang lebih tertata, evaluasi skema perpajakan yang paling sesuai, hingga penyusunan struktur usaha yang lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, strategi pajak yang baik bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membantu merchant mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Dengan perencanaan yang tepat, bisnis dapat terus berkembang, menjaga efisiensi pajak, dan tetap memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi pertumbuhan di masa mendatang.

Masih ragu menentukan strategi pajak yang paling tepat untuk bisnis marketplace Anda? Konsultasikan kondisi usaha Anda bersama tim Hasta Prada agar mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan bisnis. Klik tombol WhatsApp di sisi kanan halaman ini untuk memulai konsultasi.