Banyak orang mengira hibah dan warisan memiliki perlakuan pajak yang sama karena sama-sama merupakan perpindahan harta tanpa proses jual beli. Padahal, warisan pada prinsipnya bukan objek Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan hibah hanya dikecualikan dari PPh apabila memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Perbedaan ini bukan karena jenis aset yang diberikan, melainkan karena tujuan pengaturannya. Memahami alasan di balik perbedaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan maupun pelaporan pajak, terutama ketika melibatkan aset bernilai besar seperti tanah, bangunan, atau saham.

Mengapa Pajak Hibah dan Pajak Warisan Berbeda?

Jika dilihat sekilas, hibah dan warisan sama-sama memindahkan kepemilikan aset dari satu pihak ke pihak lain. Namun, dari sudut pandang perpajakan, kedua peristiwa ini memiliki karakter yang berbeda.

Warisan terjadi karena adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang. Ketika pewaris meninggal dunia, hak atas harta berpindah kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perpindahan tersebut bukan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sehingga Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkannya sebagai bukan objek PPh.

Sebaliknya, hibah merupakan keputusan yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Karena sifatnya berdasarkan pilihan, hibah memiliki potensi digunakan sebagai sarana untuk mengalihkan aset tanpa melalui transaksi jual beli. Inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah tidak memberikan pengecualian secara otomatis kepada seluruh hibah.

Dengan kata lain, perbedaan perlakuan pajak bukan terletak pada asetnya, tetapi pada substansi ekonomi dan risiko penyalahgunaannya.

Baca Juga: Menerima SP2DK atau Surat Cinta DJP, Perlukah Takut?

Apa Itu Hibah dalam Perspektif Pajak?

Dalam konteks perpajakan, hibah adalah pemberian harta kepada pihak lain tanpa adanya imbalan ketika pemberi masih hidup.

Namun, tidak semua hibah dikenakan pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengecualian apabila hibah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

• diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, atau pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan

• tidak terdapat hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, maupun penguasaan antara pihak yang memberikan dan menerima hibah.

Syarat kedua sering kali menjadi poin yang paling penting. Pemerintah ingin memastikan bahwa hibah benar-benar merupakan pemberian yang bersifat pribadi atau sosial, bukan transaksi bisnis yang hanya diberi nama "hibah" untuk menghindari kewajiban pajak.

Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan memberikan aset kepada perusahaan afiliasinya dengan alasan hibah, maka hubungan kepemilikan tersebut dapat menyebabkan transaksi tersebut tetap memiliki konsekuensi perpajakan.

Mengapa Warisan Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan?

Berbeda dengan hibah, warisan tidak memerlukan persyaratan tambahan agar dikecualikan dari objek PPh.

Alasannya sederhana. Perpindahan harta karena warisan bukan merupakan keputusan bisnis maupun transaksi ekonomi yang dapat dipilih oleh wajib pajak. Peralihan hak terjadi secara otomatis sebagai akibat dari meninggalnya pemilik harta.

Dalam konsep perpajakan, negara memandang bahwa ahli waris tidak memperoleh penghasilan baru, melainkan hanya melanjutkan kepemilikan atas aset yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris.

Karena tidak ada unsur memperoleh keuntungan dari suatu aktivitas ekonomi, warisan dikategorikan sebagai bukan objek Pajak Penghasilan.

Meskipun demikian, masyarakat sering kali menganggap warisan tetap dikenakan pajak. Kesalahpahaman ini biasanya muncul karena adanya biaya atau kewajiban lain ketika melakukan balik nama tanah dan bangunan, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan pemerintah daerah. Kewajiban tersebut berbeda dengan Pajak Penghasilan.

Alasan Pemerintah Membatasi Pengecualian Pajak Hibah

Jika seluruh hibah otomatis bebas pajak, maka muncul peluang bagi wajib pajak untuk mengubah berbagai transaksi menjadi hibah agar terhindar dari kewajiban perpajakan.

Misalnya, seseorang dapat saja mengalihkan aset bernilai miliaran rupiah kepada pihak lain tanpa menggunakan mekanisme jual beli, kemudian menyebutnya sebagai hibah. Apabila kondisi seperti ini tidak diatur, maka fungsi pajak sebagai instrumen keadilan menjadi berkurang.

Karena itu, pemerintah menerapkan prinsip substance over form, yaitu melihat substansi ekonomi suatu transaksi, bukan hanya nama yang digunakan.

Artinya, meskipun sebuah dokumen menyebut transaksi tersebut sebagai hibah, otoritas pajak tetap akan menilai apakah di balik transaksi tersebut terdapat hubungan usaha, kompensasi, atau kepentingan ekonomi lainnya.

Pendekatan inilah yang menjadi dasar mengapa hibah memiliki persyaratan tertentu, sedangkan warisan tidak.

Baca Juga: Tax Avoidance vs Tax Evasion: Apa Bedanya?

Contoh Perbedaan Hibah dan Warisan dalam Praktik

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa ilustrasi sederhana.

• Ayah menghibahkan rumah kepada anaknya. Apabila memenuhi ketentuan yang berlaku, hibah tersebut dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

• Direktur menghibahkan apartemen kepada salah satu karyawan. Karena terdapat hubungan pekerjaan, transaksi tersebut berpotensi memiliki konsekuensi perpajakan.

• Perusahaan menghibahkan aset kepada perusahaan afiliasi. Hubungan kepemilikan dapat menyebabkan hibah tersebut tidak memenuhi syarat pengecualian.

• Seorang anak menerima rumah setelah orang tuanya meninggal dunia. Perolehan rumah tersebut merupakan warisan sehingga bukan objek Pajak Penghasilan, meskipun proses administrasi tertentu seperti balik nama tetap dapat menimbulkan kewajiban lain sesuai peraturan.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa penentuan pajak tidak hanya bergantung pada bentuk transaksi, tetapi juga pada hubungan antar pihak dan tujuan ekonominya.

Memahami Perbedaannya Membantu Menghindari Kesalahan Pajak

Meskipun sama-sama berkaitan dengan perpindahan harta, hibah dan warisan memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda karena tujuan dan karakter hukumnya tidak sama. Warisan merupakan perpindahan hak yang terjadi secara otomatis akibat meninggalnya pewaris sehingga bukan termasuk objek Pajak Penghasilan. Sementara itu, hibah merupakan pemberian yang dilakukan ketika pemberi masih hidup sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pajak apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, memahami perbedaan antara pajak hibah dan pajak warisan menjadi langkah penting sebelum melakukan pengalihan aset, terutama jika melibatkan tanah, bangunan, saham, atau aset bernilai tinggi. Dengan memahami aturan sejak awal, wajib pajak dapat menghindari kesalahan administrasi sekaligus memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Masih bingung apakah hibah atau warisan yang Anda terima memiliki konsekuensi pajak? Konsultasikan kondisi Anda bersama tim HastaPraja agar mendapatkan analisis yang sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Klik tombol WhatsApp di sebelah kanan untuk berkonsultasi langsung dan temukan solusi perpajakan yang tepat sebelum mengambil keputusan terkait pengalihan aset.