Tren olahraga padel di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong banyak investor dan pelaku usaha tertarik membuka bisnis lapangan padel di berbagai kota. Namun, di tengah peluang bisnis yang menjanjikan, masih banyak pemilik usaha yang fokus pada operasional, pemasaran, dan okupansi lapangan, tetapi belum memahami kewajiban perpajakan yang berlaku. 

Salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul adalah apakah lapangan padel kena PB1? Jawabannya, dalam kondisi tertentu lapangan padel dapat dikenakan PB1 atau pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah setempat. Karena itu, penting bagi pemilik usaha memahami aturan ini sejak awal agar terhindar dari risiko pajak di kemudian hari. 

Apakah Lapangan Padel Kena PB1? Ini Penjelasannya

Secara umum, PB1 adalah istilah yang selama ini dikenal masyarakat sebagai pajak daerah yang dikenakan atas jasa tertentu, terutama usaha yang menyediakan fasilitas kepada publik. Meski istilah dan pengaturannya telah berkembang mengikuti regulasi terbaru, banyak orang masih menggunakan sebutan PB1 dalam praktik sehari-hari. 

Untuk bisnis lapangan padel, potensi pengenaan pajak muncul karena usaha ini menyediakan fasilitas olahraga berbayar yang digunakan masyarakat umum. Dalam beberapa daerah, aktivitas usaha yang bersifat rekreasi, hiburan, atau penyewaan fasilitas olahraga dapat masuk ke kategori objek pajak daerah. 

Artinya, lapangan padel bisa saja dikenakan PB1, tergantung pada: 

• Lokasi usaha dan peraturan daerah setempat

• Klasifikasi bidang usaha yang didaftarkan

• Bentuk layanan yang diberikan kepada pelanggan

• Kebijakan pemerintah daerah mengenai objek pajak jasa tertentu

Karena setiap daerah memiliki aturan turunan yang berbeda, pemilik usaha tidak bisa menyamaratakan perlakuan pajak antar kota.

Baca Juga: Daftar Lengkap Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Lapangan Padel di Jakarta Kena PB1? Ini Aturan Resminya

Untuk wilayah Jakarta, lapangan padel kini dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, yang dalam praktik umum sering disebut sebagai pajak hiburan atau PB1. 

Ketentuan ini berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, sewa lapangan padel dikategorikan sebagai hiburan komersial, bukan sekadar aktivitas olahraga biasa. 

Poin Penting Pajak Lapangan Padel di Jakarta 

• Tarif pajak: 10% dari biaya sewa lapangan

• Wilayah berlaku: Provinsi DKI Jakarta

• Jenis pajak: Pajak daerah (PBJT), bukan PPN pusat 

• Objek pajak: Sewa lapangan padel komersial 

Dampak Bagi Pelaku Usaha 

Dengan adanya kebijakan ini, pemilik usaha lapangan padel di Jakarta perlu memperhitungkan pajak dalam penentuan harga sewa court, strategi promosi, laporan keuangan, hingga proyeksi keuntungan usaha. Transparansi kepada pelanggan juga penting agar tidak menimbulkan kebingungan saat pembayaran. 

Mengapa Banyak Pemilik Lapangan Padel Belum Mengetahui Hal Ini? 

Bisnis padel tergolong industri yang masih berkembang di Indonesia. Banyak pengusaha baru masuk ke sektor ini karena melihat tingginya minat masyarakat dan peluang keuntungan.

Namun dalam tahap awal, perhatian biasanya tertuju pada:

• Sewa atau pembelian lahan

• Pembangunan court dan fasilitas pendukung

• Branding serta promosi

• Sistem booking dan membership

• Rekrutmen staf operasional 

Akibatnya, aspek perpajakan sering dianggap belakangan. Padahal, jika usaha sudah berjalan dan menerima pembayaran dari pelanggan, maka kewajiban pajak perlu diperiksa sejak awal. 

Pajak yang Perlu Diperhatikan Selain PB1

Selain pertanyaan soal PB1, pemilik lapangan padel juga perlu memahami kewajiban pajak lain yang mungkin relevan sesuai skala usaha dan struktur bisnis.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Jika usaha memperoleh keuntungan, maka terdapat kewajiban pajak penghasilan sesuai bentuk badan usaha dan omzet yang dimiliki.

2. PPN untuk Kondisi Tertentu

Dalam kondisi tertentu dan apabila memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak, usaha juga dapat memiliki kewajiban terkait PPN.

3. Pajak Daerah Lainnya

Beberapa daerah dapat memiliki ketentuan tambahan, misalnya terkait reklame, parkir, atau pajak usaha tertentu lainnya.

Karena itu, penting melakukan pengecekan menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu jenis pajak saja.

Baca Juga: Peran dan Fungsi Laporan Keuangan dalam Pelaporan SPT Badan

Risiko Jika Lapangan Padel Tidak Memahami Kewajiban PB1 

Mengabaikan pajak sejak awal dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi bisnis, antara lain: 

• Tagihan pajak di masa depan

• Denda administrasi

• Kendala saat pengurusan izin usaha

• Masalah saat audit atau pemeriksaan

• Gangguan reputasi bisnis di mata investor dan mitra

Untuk usaha yang sedang berkembang, risiko seperti ini tentu bisa mengganggu arus kas dan ekspansi usaha.

Pemilik Bisnis Lapangan Padel Wajib Paham! 

Jadi, apakah lapangan padel kena PB1? Jawabannya bisa dikenakan, tergantung lokasi usaha dan ketentuan pemerintah daerah setempat. Khusus di Jakarta, lapangan padel telah dikenakan PBJT sebesar 10% sebagai jasa hiburan komersial. 

Jika Anda sedang merencanakan atau sudah menjalankan bisnis lapangan padel, pastikan seluruh kewajiban perpajakan telah ditinjau dengan benar. Dengan begitu, bisnis dapat berkembang lebih aman, profesional, dan berkelanjutan.

Masih bingung apakah usaha lapangan padel Anda wajib PB1? Konsultasikan bersama expert konsultan pajak HastaPrada disini agar bisnis Anda aman dan patuh pajak.