Banyak law firm baru menyadari masalah pengakuan success fee saat pemeriksaan pajak atau audit mulai mempertanyakan: sebenarnya pendapatan itu muncul kapan? Jawabannya tidak selalu saat perkara dimenangkan. Dalam praktiknya, success fee umumnya baru dapat diakui ketika hak tagih sudah benar-benar timbul sesuai engagement letter dan syarat keberhasilan telah terpenuhi. Di sinilah banyak miskonsepsi terjadi. Sebab dalam jasa hukum, “menang perkara” belum tentu sama dengan “berhak menagih fee”. Sejak pendekatan PSAK 72 semakin digunakan dalam pembukuan profesional, treatment success fee menjadi jauh lebih sensitif dibanding sebelumnya.

Dalam praktik law firm, success fee memang terdengar sederhana. Ada hasil, ada fee. Tetapi dari sisi akuntansi dan pajak, konsep ini justru termasuk area yang paling sering menimbulkan salah pencatatan pendapatan.

Masalahnya bukan sekadar kapan invoice diterbitkan. Yang lebih penting adalah kapan sebenarnya hak ekonomi atas fee tersebut sudah muncul secara pasti.

Karena itu, untuk memahami pengakuan success fee, kita perlu melihat tiga aspek sekaligus:

• isi engagement letter

• prinsip PSAK 72

• timing hak tagih dari perspektif pajak

Baca Juga: Equity Partner vs Non Equity Partner dalam Law Firm

Kenapa Success Fee Tidak Bisa Disamakan dengan Professional Fee?

Professional fee biasa relatif mudah diakui sebagai pendapatan. Ketika jasa sudah diberikan dan invoice diterbitkan, maka revenue umumnya sudah dapat dicatat namun,  success fee berbeda. Nilainya bergantung pada suatu kondisi tertentu. Bisa berupa kemenangan perkara, keberhasilan recovery aset, tercapainya settlement, hingga closing transaksi.

Artinya, fee tersebut masih bersifat kontinjensi.

Dalam banyak kasus sengketa komersial, law firm bahkan belum memiliki kepastian apakah:

• perkara akan dimenangkan

• putusan dapat dieksekusi

• klien benar-benar menerima dana recovery

Karena ketidakpastian itulah success fee masuk ke dalam konsep variable consideration dalam PSAK 72.

PSAK 72 dan Konsep Variable Consideration

PSAK 72 pada dasarnya mengatur bahwa pendapatan tidak boleh terlalu cepat diakui apabila masih terdapat ketidakpastian signifikan. Dalam konteks success fee, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Secara sederhana, PSAK 72 menilai bahwa:

jika terdapat kemungkinan besar pendapatan masih bisa “berbalik” atau batal diterima, maka pengakuannya belum layak dilakukan.

Itulah alasan kenapa banyak law firm sebenarnya belum tepat apabila langsung mengakui projected success fee sebagai revenue saat perkara masih berjalan.

Misalnya:

• law firm menangani gugatan Rp50 miliar

• success fee disepakati sebesar 8%

• potensi fee berarti Rp4 miliar

Secara bisnis mungkin angka itu sudah diperkirakan masuk. Tetapi secara akuntansi, belum tentu dapat langsung diakui sebagai pendapatan.

Sebab hak tagihnya belum pasti.

Di sinilah banyak laporan keuangan law firm terlihat “lebih besar” dibanding kondisi ekonominya yang sebenarnya.

Jadi, Kapan Success Fee Bisa Diakui sebagai Pendapatan?

Jawabannya kembali ke definisi “success” dalam kontrak.

Ini yang sering luput.

Banyak orang mengira success fee otomatis muncul saat perkara dimenangkan. Padahal belum tentu demikian.

Dalam praktik, setidaknya ada tiga model yang paling umum digunakan.

1. Success Fee Berdasarkan Putusan Menang

Model ini biasanya menyebut bahwa fee jatuh tempo setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Jika menggunakan model ini, maka pendapatan umumnya baru diakui saat:

• putusan sudah final

• tidak ada upaya hukum lagi

• hak menagih telah muncul

2. Success Fee Berdasarkan Recovery Dana

Ini sangat umum dalam perkara komersial dan sengketa aset.

Artinya law firm baru berhak atas fee apabila klien benar-benar menerima dana atau aset hasil recovery. Secara bisnis, pendekatan ini dianggap lebih aman bagi klien, tetapi dari sisi accounting cut-off, timing pengakuan pendapatannya menjadi lebih lambat.

Justru di sinilah sering muncul perbedaan antara kemenangan hukum dengan keberhasilan ekonomi. Sebuah perkara bisa saja dimenangkan, tetapi aset lawan belum berhasil dieksekusi selama bertahun-tahun.

Jika engagement letter menggunakan basis recovery, maka success fee biasanya belum dapat diakui.

3. Success Fee Berdasarkan Closing Transaksi

Dalam transaksi M&A atau corporate action, success fee biasanya baru muncul ketika transaksi benar-benar closing, bukan saat negosiasi selesai, dan bukan juga saat term sheet ditandatangani  karena selama closing belum terjadi, transaksi masih berpotensi batal.

Bagaimana dari Perspektif Pajak?

Dari sisi pajak penghasilan, Indonesia pada dasarnya menggunakan prinsip bahwa penghasilan dikenakan pajak saat diterima atau diperoleh. Untuk badan usaha yang melakukan pembukuan accrual basis, fokus utamanya adalah:

kapan hak untuk menagih sudah timbul?

Ini penting karena banyak law firm terlalu fokus pada cash flow, padahal fiskus sering melihat dari sisi legal right untuk memperoleh penghasilan. Apabila engagement letter menyatakan success fee baru muncul setelah recovery dana, maka sebelum recovery terjadi sebenarnya belum terdapat hak tagih yang pasti. Akibatnya, penghasilan tersebut umumnya belum perlu diakui secara fiskal.

Sebaliknya, jika invoice sudah diterbitkan dan hak tagih sudah jelas muncul, maka penundaan pengakuan revenue justru bisa menimbulkan risiko koreksi saat pemeriksaan pajak.

Apakah PP 20 Tahun 2026 Mengatur Success Fee Law Firm?

Sampai saat ini, PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak mengatur secara spesifik mengenai pengakuan success fee law firm.

Fokus regulasi tersebut lebih banyak membahas:

• PPh Final UMKM

• agregasi omzet

• pekerjaan bebas

• beberapa penyesuaian administrasi perpajakan

Namun tetap ada relevansinya secara tidak langsung.

Karena profesi advokat termasuk kategori pekerjaan bebas, maka penghasilan law firm tetap mengikuti prinsip umum pengakuan penghasilan jasa profesional.

Artinya, PP 20 Tahun 2026 tidak menciptakan treatment khusus untuk success fee.

Sehingga dasar analisisnya tetap kembali pada:

• kontrak

• PSAK 72

• timing munculnya hak tagih

Baca Juga: 7 Alasan Kenapa Perusahaan Perlu Menggunakan Konsultan Pajak

Kenapa Topik Ini Penting untuk Law Firm?

Karena kesalahan pengakuan success fee sering terlihat “sepele”, padahal dampaknya besar. Revenue bisa overstated, laba terlihat terlalu tinggi, dan pajak badan bisa menjadi lebih besar dari kondisi ekonomi sebenarnya. Sebaliknya, pengakuan yang terlalu lambat juga dapat memicu koreksi fiskal dan masalah cut-off saat audit dan menariknya, banyak masalah ini sebenarnya bukan berasal dari pajak, tetapi dari engagement letter yang dibuat terlalu ambigu.

Itulah sebabnya dalam praktik modern law firm, klausul success fee bukan hanya persoalan bisnis development atau negosiasi fee dengan klien, melainkan juga bagian penting dari governance, accounting, dan tax risk management.