Bayangkan sebuah lukisan terjual seharga Rp100 miliar dalam sebuah lelang. Sekilas, banyak orang mungkin langsung berasumsi bahwa transaksi tersebut pasti dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun faktanya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam sistem perpajakan Indonesia, harga yang fantastis bukanlah penentu utama apakah suatu barang dikenai PPnBM. Yang menjadi acuan justru adalah apakah barang tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Di sinilah letak kesalahpahaman yang masih sering terjadi, termasuk ketika membahas karya seni bernilai miliaran rupiah.

Apakah Karya Seni Miliaran Kena Pajak Barang Mewah?

Jawaban singkatnya adalah tidak selalu.

Meski sebuah lukisan, patung, atau instalasi seni memiliki nilai hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, karya tersebut tidak otomatis dikenai PPnBM. Regulasi perpajakan Indonesia tidak menggunakan harga sebagai indikator utama suatu barang tergolong mewah.

Sebaliknya, pemerintah telah menetapkan daftar barang tertentu yang dikenai PPnBM melalui peraturan perundang-undangan. Selama suatu barang tidak termasuk dalam daftar tersebut, maka PPnBM pada prinsipnya tidak dikenakan, meskipun nilai transaksinya sangat tinggi.

Dengan kata lain, karya seni bernilai miliaran rupiah bukan berarti langsung masuk dalam kategori barang mewah menurut ketentuan perpajakan.

Baca Juga: Tax Avoidance vs Tax Evasion: Apa Bedanya?

Mengapa Harga Mahal Tidak Otomatis Kena PPnBM?

Kesalahan yang paling sering muncul adalah menyamakan barang mahal dengan barang mewah.

Padahal, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dalam perspektif perpajakan.

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan secara selektif terhadap barang tertentu yang dianggap memiliki karakteristik khusus. Tujuannya bukan sekadar mengenakan pajak lebih besar kepada barang yang mahal, tetapi juga sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu, menciptakan keadilan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Artinya, meskipun dua barang memiliki harga yang sama-sama fantastis, perlakuan pajaknya belum tentu sama.

Sebagai ilustrasi, sebuah yacht senilai Rp30 miliar dapat dikenai PPnBM karena termasuk dalam kategori barang yang telah ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, sebuah lukisan senilai Rp100 miliar belum tentu dikenai PPnBM apabila jenis barang tersebut tidak masuk dalam daftar BKP yang tergolong mewah.

Perbedaan inilah yang sering luput dipahami masyarakat.

Lalu, Apakah Karya Seni Termasuk Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, karya seni seperti lukisan, patung, maupun karya koleksi tidak termasuk dalam daftar Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

Daftar objek PPnBM justru lebih banyak mencakup barang seperti:

• kapal pesiar dan yacht

• pesawat udara pribadi

• rumah atau hunian tertentu sesuai ketentuan

• peralatan olahraga tertentu

• barang tertentu berbahan kristal atau kulit

Karena karya seni tidak termasuk dalam daftar tersebut, maka transaksi jual belinya pada umumnya tidak dikenai PPnBM.

Namun, penting dipahami bahwa tidak dikenai PPnBM bukan berarti bebas pajak sepenuhnya.

Pajak Apa yang Tetap Bisa Timbul dari Transaksi Karya Seni?

Meskipun tidak dikenai PPnBM, transaksi karya seni tetap dapat memunculkan kewajiban perpajakan lain bergantung pada karakteristik transaksi dan pihak yang terlibat.

Beberapa jenis pajak yang berpotensi berlaku antara lain:

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apabila transaksi memenuhi ketentuan dan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

• Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan karya seni sesuai ketentuan perpajakan

• Pajak dalam rangka impor apabila karya seni didatangkan dari luar negeri

Oleh karena itu, istilah "tidak kena PPnBM" tidak dapat diartikan sebagai tidak memiliki kewajiban perpajakan sama sekali.

Mengapa Pemerintah Tidak Memasukkan Karya Seni sebagai Objek PPnBM?

Hingga saat ini tidak terdapat penjelasan resmi yang secara khusus menyebut alasan karya seni tidak dimasukkan sebagai objek PPnBM. Namun jika melihat karakteristik pasar seni, terdapat beberapa pertimbangan yang cukup logis.

Pertama, nilai karya seni sangat subjektif. Harga sebuah lukisan tidak ditentukan oleh biaya produksinya, melainkan oleh reputasi seniman, kelangkaan karya, sejarah kepemilikan (provenance), hingga permintaan kolektor. Sebuah karya dapat mengalami kenaikan nilai berkali-kali lipat dalam waktu tertentu tanpa mengalami perubahan fisik.

Kedua, karya seni lebih sering dipandang sebagai aset investasi atau koleksi, bukan barang konsumsi seperti kendaraan mewah atau yacht yang menjadi sasaran utama PPnBM.

Selain itu, pasar seni juga merupakan bagian dari industri kreatif yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi. Pengenaan pajak tambahan berpotensi memengaruhi aktivitas galeri, rumah lelang, hingga minat kolektor dalam melakukan transaksi di dalam negeri.

Bagaimana Praktik di Negara Lain?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tidak mengenakan pajak barang mewah secara khusus terhadap karya seni.

Di berbagai negara, transaksi karya seni memang dapat dikenai pajak konsumsi seperti Value Added Tax (VAT), Goods and Services Tax (GST), atau sales tax sesuai ketentuan masing-masing. Namun, tidak ada mekanisme yang secara otomatis mengenakan luxury tax hanya karena harga karya seni sangat tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perpajakan terhadap karya seni di berbagai yurisdiksi cenderung mempertimbangkan karakteristik barang tersebut sebagai objek investasi, koleksi, maupun bagian dari industri kreatif.

Baca Juga: Aspek yang Dilihat DJP Saat Melakukan Pemeriksaan Pajak

Apa yang Perlu Diketahui tentang Pajak Karya Seni?

Harga miliaran rupiah tidak otomatis membuat sebuah karya seni dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPnBM ditentukan berdasarkan jenis barang yang secara tegas ditetapkan pemerintah sebagai Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, bukan berdasarkan nilai transaksi.

Karena karya seni seperti lukisan, patung, dan instalasi seni saat ini tidak termasuk dalam daftar objek PPnBM, transaksi atas karya tersebut pada umumnya tidak dikenai pajak barang mewah. Meski demikian, kewajiban perpajakan lain seperti PPN, PPh, maupun pajak impor tetap dapat berlaku sesuai karakteristik transaksi.

Bagi kolektor, galeri seni, maupun pelaku industri kreatif, memahami perbedaan antara barang mahal dan barang mewah menjadi penting agar tidak keliru dalam menafsirkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setiap transaksi bernilai besar dapat memiliki implikasi perpajakan yang berbeda, tergantung pada jenis barang dan skema transaksinya. Klik tombol WhatsApp di sebelah kanan untuk berdiskusi langsung dengan konsultan pajak HastaPrada.